Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat percepat satukan sistem dan data keuangan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan hasil pertemuan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, beserta Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, di Kantor BPKP pada Jumat (01/07/2022) yang berlangsung hangat dan akrab. 

Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mempercepat terwujudnya satu sistem dan satu data indonesia sehingga akan tercipta Laporan Keuangan yang terkonsolidasi Secara Nasional. "Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri , KPK dan BPKP," tutur Fatoni.

Menurut Fatoni, BPKP penting melakukan kolaborasi guna meningkatkan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. "Melalui penandatanganan MoU oleh BPKP, diharapkan BPKP nantinya dapat membantu transfer knowledge kepada pemda (pemerintah daerah) melalui fasilitasi Kantor Perwakilan BPKP yang tersebar diseluruh provinsi," jelas Fatoni.

Dalam pertemuan tersebut, Fatoni berharap, seluruh Kementerian dan Lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. "Semua (Kementerian dan Lembaga) harus bergandengan, agar Satu Data Indonesia dapat terwujud," tegas Fatoni. 

Senada dengan Dirjen Bina Keuda, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menekankan, pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk mewujudkan satu data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Kementerian dan Lembaga perlu bersinergi untuk mendorong Pemerintah Daerah (pemda) agar secara konsisten dapat merangkul dan mendorong peningkatan transparansi maupun akuntabilitas secara nasional. 

Pahala menjelaskan, penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). "Sehingga perlu komitmen Kementerian/Lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini," ujar Pahala.

Langkah tersebut disambut baik Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menurutnya, BPKP siap untuk berkolaborasi dalam mewujudkan satu sistem dan satu data Indonesia. "Praktek baik yang telah dilaksanakan (BPKP) selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal Satu sistem dan satu Data Indonesia," tutur Ateh.

Sumber : Humas Media Keuda-Kementerian Dalam Negeri RI