Ketentuan PERKI I 2013: KIP Mengutamakan Kesungguhan dan Itikad Baik Pemohon

Menjelang akhir masa tugas Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2009-2013, KIP mengeluarkan  Peraturan Komisi Informasi (Perki) I 2013 yang mengutamakan moralitas para pihak. Perki I 2013 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Amir Syamsudin bersama Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun berisi sejumlah ketentuan baru bagi pemohon dan termohon yang akan melakukan sengketa informasi di KIP.  

Prinsip-prinsip kesungguhan dan itikad baik permohonan sengketa informasi dalam Perki I ini lebih didasari dari upaya meningkatkan penyelesaian sengketa informasi secara cepat dan murah. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 Perki I ini, proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.

Selanjutnya pada pasal 3 Perki I, menyebutkan para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

Kemudian pada ayat (2) disampaikan bahwa Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Pada ayat (3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

Pada poin a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Selanjutnya pada poin b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa. Poin c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

Untuk itu, jika terdapat indikasi permohonan sengketa informasi yang dilakukan tanpa sungguh-sungguh dan itikad baik maka Ketua Komisi Informasi dapat menghentikan proses penyelesaian sengkata. Seperti pada ayat (4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pada ayat (5) disebutkan, Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

Berita Terkait

Belum Ada Komentar

Isi Komentar